Jakarta, 27 Nopember 2018. Jikalau selama ini belum bisa dipastikan secara rutin melaksanakan kegiatan turnamen maka hal ini tidak perlu jadi masalah. Karena kendala yang selalu muncul adalah minimnya dana alias sponsor. Tetapi yang jadi masalah jika ketidak mampuan dari induk organisasi tenis alias Pelti untuk menjamin keberadaan kegiatan turnamen yang merupakan salah satu programnya sendiri.
Tidaklah mudah membuat suatu perencanaan bagi induk organisasi tenis. Disaat awal kepengurusan harus dimaklumi semangat bekerja muncul dari anggota pengurus tersebut yang muka muka baru. Apalagi jika baru pertama kali terlibat dalam kepengurusan. Sehingga semangat tinggi belum ditunjang dengan kemampuan organisasi untuk memanagenya . Pengalaman selama ini sering kali pelaksanaan kegiatan turnamen nasional bisa tertunda bahkan hilang sama sekali.
Sebagai contoh diawal tahun kalau membaca kalender TDP yang resmi dikeluarkan oleh PP Pelti tanpa diperhitungkan kondisi kota pelaksanaan tersebut. Tetapi saat ini justru rencana dalam kalender tersebut sudah hilang tanpa bekas.
Sempat terlontar suatu pertanyaan ditujukan ke petinggi PP Pelti tentang kondisi lapangan tenis dikota Ternate yang sudah jelas belum pernah dikunjunginya. Tetapi jika sudah pernah melihat maka akan berpikir sepuluh kali selenggarakan kegiatan kejurnas dikota tersebut. Bukan berarti tidak sepakat diselenggarakan TDP Nasional di Ternate, tetapi untuk menarik atlet nasional berlaga di Ternate maka dibutuhkan beaya besar. Bisa dengan prize money diatas seratus juta diikuti pemberiaan fasilitas akomodasi selama bertanding. Lebih bijak lagi jika dibuat target pelaksanaan adalah untuk atlet atlet di Indonesia Timur dengan cara prize moneynya tidak perlu diatas seratus juta.
Tetapi ketika mendapatkan jawaban akan keterlibatan instansi pemerintah pusat yang tidak perlu diragukan kemampuannya maka pertanyaan tersebut sepertinya sudah terjawab. Ternyata setelah 10 bulan , kejurnas tenis kelompok umum tersebut hilang dari kalender TDP 2018. Tetapi ada yang lebih menyedihkan sekali yaitu rencana pelaksanaan Kejurnas di Jakarta bulan Agustus 2018 dengan memperebutkan ratusan juta ruiah sebagai hadiahnya
Menjelang setahun setelah Musyawarah Nasional Pelti ( 25 Nopember 2018), berita negatip muncul dengan tertundanya Kejurnas Piala Gubernur DKI Jakarta ( 25 Nop-3 Desember 2018 di Jakarta.
Diawal tahun sudah muncul keragu raguan atas kegiatan Piala Gubernur DKI Jakarta. Entah apa alasannya sehingga bisa muncul begitu saja keragu raguan masyarakat tenis terhadap publikasi dilakukan Piala Gubernur DKI Jakarta. Kemungkinannya karena pengalaman pelaksanaan Piala Thamrin beberapa bulan silam dimana ketidak puasan bagi angota Panpelnya termasuk para wasit dilontarkan dalam guyonan belaka.
Koordinasi antara Pengda Pelti DKI Jakarta dengan pemangku anggaran atau program atau disebut saja Dispora DKI Jakarta sebagai penyebab tertunda turunnya dana TDP tersebut yang dikatakan sudah diajukan beberapa bulan silam. Masalah ini baru pertama kalinya terjadi di Pengda Pelti DKI Jakarta. Yang jadi pertanyaan kenapa bisa terjadi demikian padahal petinggi Pengda itu juga berasal dari Pemprov DKI Jakarta sendiri yang seharusnya komunikasi dengan Dispora bisa mulus. Faktanya terbalik dengan tertundanya pelaksanaan TDP Piala Gubernur DKI Jakarta akibat belum diluncurkan dana tersebut. Yang menyedihkan adalah jika benar yaitu belum disetujui oleh Kadisporanya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar