Jakarta, 15 Nopember 2018. Disuatu kesempatan so pasti selalu ada perbedaan persepsi dikepengurusan masalah PNP (Peringkat Nasional Pelti). dan Ketentuan TDP (Turnamen Diakui Pelti). Kenapa bisa terjadi demikian. Apalagi saat ini munculnya muka muka baru dengan semangat tinggi mau memajukan pertenisannya dengan cara masing masing. Inilah masalah yang akan timbul.
Satu sisi ada yang tidak bisa membedakan antara Ketentuan TDP dengan ketentuan Seleksi Nasional. Ini dua hal yang berbeda.
Ada pula yang mau merubah soal aturan PNP. Bisa saja terjadi tetapi yang lebih penting adalah masing masing pelaku tenis didalam kepengurusan Pelti harus mengerti juga mengenai kedua ketentuan tersebut.
Ada yang menghendaki agar PNP diperbaiki karena dianggap sudah tua. Ini cara pikir bisa benar dan bisa juga tidak benar. Kenapa. Karena saat ini yang paling penting adalah kehadiran PNP sendiri masih belum bisa dijamin TEPAT Waktu. Bahkan sering molor tidak sesuai dengan ketentuannya. Karena saat ini bisa dikatakan setiap bulan selalu ada TDP Nasional khususnya kelompok yunior. Tetapi karena ditangani semau gue(kesannya) sehingga dengan berbagai alasan yang tidak masuk akal yaitu lagi sibuk dengan Asian Games atau Asian Paragames. Apa urusannya demikian Karena melupakan unsur pelayanan lebih penting sebagai induk organisasi harus dilakukan.
PNP atau Peringkat Nasional Pelti tidak perlu dirubah. Jadi setiap turnamen diakui Pelti maka otomatis harus diberikan angka PNPnya. Sebenarnya keberadaan peringkat itu untuk kelancaran penyelengara TDP seperti Referee sehingga bisa menjalankan roda pertandingan ada patokannya.
Nah, jika mau digunakan untuk seleksi nasional demi kepentingan pembentukan tim nasional maka bisa saja diberi ketentuan baru khusus untuk seleknas. Seperti untuk seleknas maka akan diperhitungkan 5 atau 6 atau 10 TDP Nasional/Internasional atau diperhitungkan untuk hasil terbaik dari 10 TDP yang diperoleh setiap atletnya. Ini lebih fair dan lebih memajukan pembinaannya.. Tetapi yang tidak kalah penting maka ketentuan ini sudah disosialisasikan jauh jauh hari. Bukan menjelang seleksi baru diumumkan. Lebih gawat lagi setelah dipilih atletnya belum juga diumumkan kriteria apa yang digunakan. Kesannya tentu ada conflict of interest. Ini masalahnya karena harus diakui saat ini rekan pelatih yang memiliki murid tenis yang duduk dalam kepengurusan Pelti.. Ini jadi masalah akibatnya sehingga muncul anti pati dari masyarakat tenis. Harus pula diingat kalau organisasi yang selenggarakan maka selalu berpatokan cara berorganisasi yang benar
Hal ysng sama muncul dalam menyusun Kategori TDP Nasional khususnya kelompok yunior. Ini seringkali dimunculkan semau gue juga tanpa berpikiran yang masuk akal. Ini pula yang menyebabkan kejengkelan masyarakat tenis. Sebagai contoh ketika melihat siap oranisernya maka langsung kesan kategori J terendah . Ini akibat ketidak senanagan atau lain lagi itu yang kurang jelas. Bahkan pernah terjadi TDP 5-7 hari lansgung diberikan kategori TDP 3 hari .
Sebenarnya setiap aplikasi atau permohonan TDP ketika diajukan dibagi 2 macam TDP yaitu yang seminggu dan yang 3 hari . Sudah jelas dilakukan bagi TDP yang baru pertama kali untuk turnamen seminggu dimana dipertandingkan TUNGGAL dan GANDA maka masuk kategori J-5 dan SK TDP labngsung diberikan. Jika dalam perjalanannya ada kekurangannya maka bisa dipertimbangkan untuk tahun depannya atau TDP berikutnya ditempat yang sama. Initya adalah jika peserta kurang dari 8 peserta maka tidak bisa dihitung angka PNPnya. Itu sudah jelas atauran TDPnya.
Masalah TDP Nas yang 3 hari ada lagi aturan mainnya. Saat ini kesan negatip yang muncul adalah ketidak adilan dalam perlakuan Pelti terhadap TDP 3 hari, karena ada petinggi Pelti yang tidak respek kehadiran TDP 3 hari. Ini masalah lain pula. (Foto Salon Pas International Champs di Manado)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar