Jakarta, 21 Desember 2011. Ada satu kejadian dipertenisan daerah dimana pola pikir rekan di induk organisasi khususnya daerah sangatlah tidak mendukung pertenisan Indonesia. Ini salah satu hambatan kemajuan tenis daerah. Disalh satu daerah atau provinsi ada ketidak cocokan antara petinggi induk organisasi tenis denga pelaku tenis. Saya sendiri mendapat masukan dari kedua belah pihak. Awalnya sewaktu berada di Palembang saya dihubungi oleh petinggi tersebut. Disampaikan agar tidak menerima keinginan salah satu pelaku tenis didaerah tersebut untuk selenggarakan turnamen tenis. Ini trada aneh menurut saya sendiri tetapi saya tidak mau berdebat karena rekan satu ini mantan salah satu petinggi salah satu instansi.
Dikatakan kalau pelaku tersebut bertujuan politik untu mencari massa didalam Pilkada. Padahal saya dengar juga dari rekan lainnya kalau mereka ini telah mendapatkan sponsor untuk pelaksanaan turnamen tenis. Kemudian sayapun diberi masukan kalau pelaku tenis ini ditolak oleh petinggi Pelti setempat.
Aneh karena menurut aturan Pelti sendiri yang dicantumkan dalam Ketentuan TDP (Turnamen Diakui Pelti) kalau siapapun bisa selenggarakan TDP tersebut mulai dari perorangan, klub atau instansi dan Pelti sendiri. "Jadi tidak ada alasan untuk melarangnya."
Inilah salah satu kendalan didaerah jika ada petinggi Peltinya berpandangan seperti ini, akibatnya sulit bisa mendapatkan turnamen tenis didaerah tersebut.
Sayapu diminta untuk selenggarakan turnamen (non TDP) dikota tersebut. Sayapun punya alasan menolaknya, karena tahu akan watak dari petinggi Peltis etempat yang cukup arogan. Kemudian sayapun mencari tahu kenapa sampai terjadi hal seperti ini. Dapat masukan kalau petinggi Pelti ini berkeinginan selenggarakan turnamen tersebut artinya dana sponsor itu dserahkan kepada Pelti sehingga bisa jalankan turnamen. Disinilah masalah tersebut muncul. Karena sepengetahuan saya banyak sponsor yang kecewa dengan aturan seperti ini.
Sayapun justru menganjurkan agar pihak non Peltilah yang lebih baik selenggarakan turnamen sendiri sebanyak mungkin. Dengan begini maka seharusnya Pelti berterima kasih ada pihak non Pelti yang mau menjalankan salah satu program Pelti.
Sewaktu saya berada di Solo dalam rangka Asean Paragames 2011, saya menrima telpon dari petinggi Pelti daerah tersebut yang menanyakan keberadaan salah satu karywan Pelti disana. Saya langsung katakan kalau turnamen tersebut bukan TDP Nasional artinya tidak ada surat penunjukkan pegawai Pelti tersebut. Artinya keberadaan tersebut sebagai pribadi. Langsung ditanggapi kalau pengurus Pelti provinsi tersebut sangat tersinggung karena dianggap keberadaan karyawan Pelti tersbut menupakan utusan PP Pelti. Inilah yang saya sayangkan kalau petinggi Pelti sendiri berpikiran demikian. Kapan bisa memajukan daerah tersebut yang sampai saat ini daerah tersebut belum pernah ada TDP Nasional..
Tidak ada komentar:
Posting Komentar