Pelanggaran makin marak

Jakarta, 6 Mei 2013. Sejak dilantiknya kepengurusan PB Pelti sampai sekarang banyak rekan bertanya tanya apa saja kegiatan mereka , terutama bagi masyarakat tenis didaerah daerah. Yang terdengar hanyalah pembatalan turnamen internasional sehingga kena denda sekitar US$ 25,000. Angka ini saya belum tanyakan ke sekretariat PB Pelti tetapi kemungkinan sebesar itu bisa saja benar. Ada yang katakan mereka sedang lobi ke ITF , tetapi saya berpikir dalam hal kena denda ITF tidak ada kompromi.

Sekarang saya melihat terbuka peluang terhadap pelanggaran 
ketentuan yang dibuat oleh PB Pelti sendiri. Maksud saya dipelaksanaan turnamen tenis yang masuk kategori TDP. Kenapa demikian? Ini pertanyaan muncul juga datang dari masyarakat tenis kepada saya. Bisa dibayangkan PB Pelti merestui pelaksanaan turnamen 3 hari dengan mempertandingkan tunggal dan ganda. Ini hal yang tidak mungkin tetapi dikeluarkan juga SK pengakuan. Yang salah bukan pelaksana turnamen, tetapi yang beri ijin. Karena sewaktu pendaftaran TDP jelas jelas disebutkan pendaftaran TUNGGAL dan GANDA.

Kemudian yang akan muncul lagi adalah peserta tidak memiliki KTA Pelti akan bisa bertanding di TDP. Yang salah siapa, karena mulai sekarang permintaan KTA Pelti ke sekretariat PB Pelti sudah tidak dilayani lagi artinya mereka tidak buat KTA Pelti baru. Saya juga maklum, karena buat KTA Pelti itu ada beaya lagi yang harus dikeluarkan Pelti ke pihak ketiga pembuat KTA..Nanti akan muncul lagi pelanggaran terhadap pemberian hadiah uang kepemenang untuk turnamen yunior. Kok bisa, karena siapa lagi yang akan kontrol kelapangan. Yah begitulah nasib turnamen tenis nasional akan datang.