Jakarta, 26 November 2010. Malam ini terima telpon dari Kalimantan Selatan , datang dari salah satu pelatih atau orangtua di Kab.Tabalong, peserta Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) Kalimantan Selatan. Yang selama ini boleh dikatakan tidak pernah tilpon kecuali SMS. Bisa dibayangkan sudah mau istrahat di rumah terima telpon yang membuat saya kaget setengah mati. Bahkan tengah malamnya saya tidak mau terima telpon keduanya. BIsa dibayangkan jam 24.00 terima telpon.
Masalahnya sekarang di salah satu Kabupaten sedang berlangsung Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan.
Kagetnya, dia bertanya masalah rekomendasi dari induk organisasi tenis Pusat atau Pelti yang sudah dikeluarkan oleh PP Pelti. Sedangkan saya tidak mengetahuinya karena minggu lalu salah satu pelatih datang kepada saya minta rekomendasi tersebut karena persyaratan peserta yang dibuat oleh KONI Provinsi sudah diikutiya, hanya kurang satu kriteria yang belum bisa dipenuhinya yaitu ada rekomendasi mutasi dari induk organisasi tersebut. Saya pernah menolaknya langsung karena permintaan itu datangnya bukan melalui institusi langsung tapi dari salah satu pelatih (conflict of interest)tenis yang mengaku pengurus Pelti Provinsi.
Sayapun sempat berbicara dengan Sekretaris Umum KONI Provinsi Kalimantan Selatan, dan menyebutkan kalau Pelti tidak ikut campur masalah perpindahan atlet karena ini event PORPROV merupakan gawenya KONI Provinsi. Dan diapun mau mengertinya.
Ternyata ada 3 atlet dari Jawa Tengah pindah ke Kabupaten Hulu Selatan dan 1 atlet pindah dari Jawa Timur ke Kab. Tanah Laut. Yaitu Eko Septian Tirta Wibawa, Erlangga Alfa Widiarta, Bangun Hartato ketiganya dari Jawa Tengah, dan Dwi Aryana dari Jawa Timur.
Kenapa saya menolaknya, karena menyalahi prosedur tanpa surat permintaan dari Pelti Provinsi ataupun KONI Provinsi. Disamping itu pula ada edaran dari Pelti Pusat kepada pengurus kalau tidak diperkenankan ikut campur masalah mutasi atlet.
Berpegang hal tersebut, maka saya menolaknya. Waktu dikataKaN persyaratan peserta Porprov disebutkan dicantumkan poin yang menyebutkan ada rekomendasi dari induk organisasi pusat maka saya kemukakan bahwa itu dihapus saja, karena induk organisasi tidak akan keluarkan rekomendasi tersebut. Disamping itu pula ini penyakit lama dipertenisan kita, dari tahun ketahun selalu ada mantan petenis nasional bisa ikuti 2-3 PORDA dalam setahun. Semua persyaratan biasanya adalah KTP (Kartu Tanda Penduduk) telah dipenuhinya. Kalau event PORPROV sebaiknya rekomendasi dikeluarkan oleh Pengprov Pelti setempat.
Ketika saya tanyakan siapa yang keluarkan surat rekomendasi tersebut maka disebutkan Ketua Bidang di PP Pelti. Diapun bertanya apakah itu resmi. Kalau perlu dibatalkan saja surat rekomendasi tersebut.Tapi sayapun tidak mau mempermalukan rekan sendiri, maka saya menolaknya. Ya sudah saya katakan itu resmi jadi bisa diikuti walaupun sebenarnya itu salah atau keliru. Kenapa, karena masalah mutasi atlet yang berwenang keluarkan surat rekomendasi adalah Ketua Umum atau Sekjen PP Pelti. Bukan Ketua Bidang, itu masalahnya. Saya sendiri akan berkonsultasi dulu ke Sekjen atau Ketua Umum, sebelum keluarkan surat rekomendasi tersebut.
Proses keluarnya surat rekomendasi ini banyak kelemahannya karena tidak didukung dengan dokumentasi yang lengkap dan benar. Banyak kelemahannya karena tidak berdasarkan bukti bukti kuat. Yang buat draft surat so pasti sekeretaris eksekutif kemudian disodorkan ke Ketua Bidang dimana tanda tangannya bukan langsung oleh Ketua Bidang tetapi di print dari komputer tanda tangan ketua bidang tersebut. Pasti info yang diberikan tidak akurat. Inilah masalah Sekretaris Eksekutif yang perlu ditinjau kembali kedudukannya yang seharusnya mendukung induk organisasi Pelti, bukan hanya disuruh. Tetapi saya kurang yakin kenapa sampai ketua bidang sampai tahu permintaan ini kalau bukan digiring oleh sekretaris eksekutif. Karena pelatih tersebut datang ke kantor sekretariat dimana saya tidak mau ketemu dan saya menghindar dengan katakan sedang diluar kantor.
Yang membuat saya naik pitam adalah sebelumnya atau beberapa hari lalu saya pernah bercerita masalah keinginan pelatih tersebut dimana saya sudah menolaknya. Waktu itu sekretaris eksekutif juga nimbrung menyampaikan kalau dia tidak setuju dan tidak keluarkan surat rekomendasi tersebut.
Sayapun sudah tidak mau tahu proses sampai keluarnya rekomendasi tersebut. Capek deeh.
1 komentar:
coba deh tempatkan posisi para atlit asli kalimantan ke posisi atlit2 jawa yang diikutsertakan dlm Ponprov kalimantan. coba deh orang tua dari atlit2 kalimantan memposisikan diri sebagai orang tua dari atlit2 dari jawa tersebut.
apakah mereka pasti menolak tawaran untuk mengisi ponprov dari provinsi lain?
Posting Komentar