Walk out berbuntut akan dibentuk Komite Olahraga Nasional

Jakarta, 10 Maret 2014. Ketika mendengar masalah adanya walk out dari peserta Musyawarah Nasional Luar Biasa KONI 2014 di Jakarta, sayapun berpikir masalah pelanggaran dilakukan oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) selama ini. Pelanggaran apa yang dimaksud ?

Sebelumnya saya mencoba mendengar masalah walk out tersebut akibat ketidak setujuan peserta Musornaslub KONI. Ternyata dimotori Sekjen PP Pelti bersama sama dengan rekan2 dari Pertina, PGI, PODSI, POSSI, PERBAKIN dll mengusulkan agar dalam pembahasan revisi AD ART KONI mencabut masalah adanya 5 ring diatas logos KONI yang milik dari IOC (International Olympic Organization). Oleh IOC hanya diperkenankan dipakai setiap negara 1 organisasi yaitu KOI (Komite Olimpiade Indonesia).

Kemudian berkembang menjadi protes tersebt jika tidak diubah maka akan dibentuk Komite Olahraga Nasional (KON) sesuai dengan Undang Undang No 3 Tahun 201-05 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (SKN) hanya mengenal KOI dan KON. Artinya istilah KONI itu tidak ada. Bayangkan UU muncul tahun 2005 dan setelah 9 tahun masih tidak digubris oleh anggota KONI yait KONIDA dan induk cabang olahraga atau PP dan PB.

Sayapun teringat sewaktu masih ikuti rapat2 KONI saat itu , ternyata sudah dibahas pula tentang pelanggaran oterhadap UU No. 3 th 2005 yaitu Ketua Umum KONI atau KONIDA tidak boleh pejabat publik,. Nah, masih banyak ketua umum KONIDA ternyata dipegang oleh Gubernur. Hal ini dipertahankan oleh wakil2 KONIDA karena kuatir kalau dipegang bukan Gubernur maka kuatir penyaluran danaya seret. Padahal sudah ada aturan di UU No. 3 tersebut kalau Pemerintah wajib menyediakan dana keperluan Olahraga tersebut.

Pelanggaran UU No. 3  sudah berlangsung 9 tahun kemudian pertikaian atau disebut saja ketidak sepahaman antara KONI dan KOI akhir akhir ini makin meruncing. 

Jadi mau dikemanakn itu Olahraga kita ya !