Jakarta, 19 Juni 2020. Semenjak kuota peserta Pekan Olahraga Nasional (PON) diberlakukan maka peserta PON dibatasi. Berakibat saat ini tidak semua daerah bisa " show " atletnya diarena empat tahunan sekali. Yang awal tujuan sebenarnya untuk pemersatu bangsa.
Oleh karena itu daerah berusaha tampil di ajang PON dengan segala macam cara. Tidak masalah dengan tanpa menggunakan atlet binaan sendiri, yang penting bisa tampil diajang bergengsi PON. Dan ini pula dimanfaat kan oleh atlet tenis untuk mendukung pembeayaannya ikut serta sebagai bagian dari peningkatan prestasinya keluar negeri. Saat ini bermanfaat hanya beberapa atlet tenis Dari sekitar 88 atlet yang mendapatkan kesempatan ikut serta PON ternyata hanya sekitar 10 % memanfaatkan dengan benar. Sehingga berdampak yang tidak disadari , atlet tenis daerah akan terdemotivasi dengan sendirinya
Menurut August Ferry Raturandang (AFR) , hal dimulai terjadi sekitar tahun 1990 an. :" Sah sah aja. Hanya disayangkan tidak semua atlet memanfaatkannya. Coba lihat siapa siapa aja yang rajin ikut bertanding ke Luar Negeri. Dan itu yang memiliki peringkat dunianya ". Sebenarnya PB Pelti bermaksud agar PON itu ajang prestasi sehingga atlet atlet yang memiliki Peringkat Nasional kebanyakan berdomisili di pulau Jawa sehingga disebarkan kedaerah daerah.
Dan hal ini dimanfaatkan oleh pelatih tertentu yang cukup jeli melihat peluang untuk kepentingan pribadinya bukan untuk pembinaan daerah tersebut. Bahkan juga pelatih bisa memanfaatkannya bagaimana caranya agar suatu daerah bisa lolos ke PON dimana Pengurus Provinsi tidak mengenal pertenisan nasional . Maka dengan mudah digiring oleh pelatih tersebut agar bisa lolos ke PON. Jangan heran kalau suatu saat daerah yang tidak ada petenisnya maka bisa tampil diajang PON dengan materi pemain pemain dari Jawa.
Setelah itu Pekan Olahraga Provinsi ikut terkontaminasi. Pengurus Kabupaten/ Kota ikut berlomba lomba tampil dengan materi import tersebut. Jangan heran pernah terjadi satu pemain bisa ikut 3 Pekan Olahraga Provinsi dalam interval waktu 1-2 tahun.
Harus diakui kalau menguntungkan segelintir atlet tenis tapi secara menyeluruh tidak bagi pertenisan daerah tersebut.
Sebenarnya ketentuan PON sudah jelas yaitu ketentuan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Tanda Anggota Pelti (KTA). Tapi itu semua hanya formalitas saja, karena banyak kejanggalan bisa terjadi.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar