Jakarta, 31 Januari 2019. Pengurus Pusat Persatuan Tenis seluruh Indonesia (PELTI) segera akan selenggarakan dua event yang berbarengan yaitu Musyawarah Nasional Luar Biasa dan Rapat Kerja Pelti 2019 di Jakarta. Tepatnya tanggal 1 Februari 2019 untuk Munaslub dan 2-3 Februari 2019 untuk Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Pelti 2019.
Bukan hal yang istimewa terhadap Munaslub karena materi yang mau dibicarakan adalah penetapan revisi AD ART Pelti yang melengkapai hasil Munas 2017 di Banjarmasin.
Untuk Rapat Kerja Nasional (Rakernas) 2019 sudah suatu kewajiban dilaksanakan setiap tahunnya, dengan materi tentunya pembahasan laporan kerja PP Pelti sejak Januari - Desember 2018 dan rencana tahun 2019.
Biasanya setiap bidang akan memberikan laporan termasuk kesekretariatan yang dibawa oleh Sekjen PP Pelti yang baru masuk 1 Oktober 2018.
Setelah itu setiap Pengda memberikan tanggapan maupun usulan terhadap laporan tersebut. Waktu 2 (dua) sudah cukup jika betul betul difokuskan kepada materi yang ada. Tidak seperti tahun 2018 lalu dimana Rakernas 2018 lebih banyak kepada bermain tenis bersama sehingga hasilnya tidak kelihatan. Apakah akan terulang kembali seperti Rakernas Pelti 2018 yang memakan dana cukup besar seperti yang pernah diungkapkan oleh salah satu petinggi Pelti langsung kepada AFR.
Tentunya tidak demikian karena situasi keuangan PP Pelti sendiri sudah mulai cenderung menurun. Bahkan kekecewaan dari utusan Pengda yang sedikit kurang puas karena selama ini Rakernas dilaksanakan di hotel tetapi kali ini di Wisma milik salah satu kementerian RI, sehingga bisa dikatakan menunjukkan keadaan keuangan induk organisasi sudah diragukan.
Tentunya tidak demikian karena situasi keuangan PP Pelti sendiri sudah mulai cenderung menurun. Bahkan kekecewaan dari utusan Pengda yang sedikit kurang puas karena selama ini Rakernas dilaksanakan di hotel tetapi kali ini di Wisma milik salah satu kementerian RI, sehingga bisa dikatakan menunjukkan keadaan keuangan induk organisasi sudah diragukan.
Fokus terutama diberikan kepada bidang pembinaan prestasi dan bidang pertandingan sedangkan yang tidak luput seharusnya diperhatikan adalah PNP (Peringkat Nasional Pelti) yang kiranya belum disentuh dengan baik oleh PP Pelti.
Justru yang ditunggu tunggu oleh peserta Rakernas adalah program kerja yang jelas dari PP Pelti khususnya bidang pembinaan yang seringkali kontroversial akibat tidak transparan terhadap masyarakat tenis. Bagaimana program grass root development yang sudah dilakukan oleh PP Pelti sebelumnya tetapi tidak ada follow up kemudian. Eforia Asian Games 2018 sudah lewat apalagi eforia Munas Pelti 2017 masih terasa dikalangan pengda Pelti seperti yang diungkapkan kepada AFR oleh salah satu rekan Pengda Pelti.. Masalah ikut campurnya PP Pelti terhadap Musda Pelti dengan mencalonkan salah satu anggotanya untuk jadi ketua Pengda. Walaupun akhirnya tidak jadi tetapi upaya kesana sudah diperlihatkan sebelumnya.
Bahkan sempat juga muncul ketidak sukaan terhadap salah satu calon anggota Pengda diungkapkan langsung kepada Ketua Pengda terpilih. Karena dianggap oposisi sewaktu Munas Pelti 2017. Hal ini tidak perlu terjadi lagi. Serahkan sepenuhnya kepada Ketua Pengda Pelti yang baru terpilih. Masalahnya saat ini banyak ketua Pengda terpilih adalah muka baru di Pengda Pelti sendiri. Akibatnya Ketua Pengda Pelti yang baru terpilih tersendat untuk segera membentuk kabinet Pengdanya. Karena yang tahun masalah tenis didaerah adalah Pengda sendiri sedangkan PP Pelti tidak pernah turun langsung ke daerah daera, khususnya diluar Jawa yang sangat butuh perhatian serius. Bukan sebaliknya yang mendapatkan perhatian adalah Pengda2 yang sewaktu Munas 2017 sebagai pendukungnya.
Apakah ada masukan dari Pengda Pengda yang hadir? Sebagai referensi terhadap revisi jika dimungkinkan. Yang jadi masalah adakah yang mengerti persoalan Peringkat Nasional Pelti.
PP Pelti sudah mulai dengan Kartu Tanda Anggota Pelti secara online, sudah waktunya pula PNP bisa diberlakukan juga sehinga kesempurnaan PNP bisa terjadi sepertti yang dilakukan ITF. Usia PNP sudah cukup lama ,kalau tidak salah mulai tahun 1990 era ketua Umum PB Pelti Moerdiono (alm). Kesan tidak transparan sudah waktunya dirubah sehingga setiap orang bisa melihat angka angka didapat dari turnamen mana saja.
PP Pelti sudah mulai dengan Kartu Tanda Anggota Pelti secara online, sudah waktunya pula PNP bisa diberlakukan juga sehinga kesempurnaan PNP bisa terjadi sepertti yang dilakukan ITF. Usia PNP sudah cukup lama ,kalau tidak salah mulai tahun 1990 era ketua Umum PB Pelti Moerdiono (alm). Kesan tidak transparan sudah waktunya dirubah sehingga setiap orang bisa melihat angka angka didapat dari turnamen mana saja.
Dari seluruh Pengda maka ada beberapa Pengda yang baru selesai Musyawarah Daerah tetapi belum dilantik kepengurusannya oleh PP Pelti yaitu Pengda Pelti Riau, Jatim, Sumatra Barat dan Jawa Barat. Apakah dalam waktu singkat kepengursan Pengda tersebut sudah bisa dibentuk ? Ini masih tanda tanya. Kalau belum maka bisa hadir juga sebagai sebagai Peninjau bukan peserta penuh.
Semoga aparat Pengda Pelti bisa menjalankan amanat dari setiap Pengcab Pelti yang diberikan kepadanya.
Sudah waktunya sekarang " kerja kerja kerja"
Tidak ada komentar:
Posting Komentar