Oleh oleh Rakernas Pelti 2020 : Terbentuk 7 Korwil

Jakarta, 6 Maret 2020. Ada oleh oleh dari Rakernas Pelti 2020 yang perlu dikemukakan. Salah satu program Pelti yang sudah dicanangkan sejak Rapat Kerja Nasional ( Rekernas) Pelti 2019 tetapi tidak dilaksanakan. Aneh tapi kenyataan cara kerja yang tidak efisien.

Program itu dibentuknya Koordinator Wilayah atau KORWIL Dari 34 Pengperov akan dibagi atas 7 Korwil yang terdiri dari

Korwil I terdiri dari Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Riau dan Kepulauan Riau

Korwil II terdiri dari Sumatera Selatan, Jambi, Bemgkulu, Bangka Belitung dan Lampung

Korwil III terdiri dari Banten, DKI, Jawa Barat, Jawa Tengah dan DIY

Korwil IV terdiri dari Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur

Korwil V terdiri dari Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara

Korwil VI terdiri dari Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan

Korwil VII terdiri dari Maluku Utara, Maluku , Papua Barat dan Papua

Program Kerjanya hanya 2 yaitu 1.  Pertandingan yunior kelompok umur 10 tahun, 12 tahun, 14 tahun dan 16 tahun dan 2 Program Kepelatihan

Hasil dari kejuaraan di masing masing Korwil akan ditarik ke Pusat untuk training lebih intensip. Berarti para juara setiap Korwil akan menghasilkan 8 atlet yaitu 4 putra dan 4 putri terpilih ikuti training camp.

Ini bertujuan untuk memberi kesempatan putra daerah berprestasi. Karena saat ini yang selalu langganan ikut Training Camp berdasarkan PNP (Peringkat Nasional Pelti) selalu putra putri dari Jawa karena TDP Nasional lebih banyak di pulau Jawa.

Sekarang daerah menunggu Surat Keputusan PP Pelti dengan menunjuk koordinatir Korwil yang diputuskan dalam sidang komisi B yaitu untuk Korwil I adalah Sumbar dan wakilnya Aceh. Korwil II dengan koordiatornya Sumsel dengan wakil Jambi. Korwil III koordinatornya DKI Jakarta dan wakil D.I.Y. Korwil IV dengan koordinatornya Jawa Timur dan wakilnya Nusa Tenggara Barat. Korwil V dengan koordinatornya Kaltim dan wakil Kalimantan Selatan. Korwil VI dengan koordinatornya Sulawesi Selatan dan wakilnya Sulawesi Utara. Korwil VII dengan koordinatornya Papua dan wakilnya Maluku Utara.

Yang jadi pertanyaan sekarang, penunjukkan daerah telah disebut sedangkan person nya belum. Apakah otomatis Sekretaris Pengprov atau wakil ketua Pengprov yang ditunjuk. Tentunya SK Ketua Umum PP Pelti mencantumkan nama orangnya. Tetapi entah bagaimana maunya. Ini tidak dibahas di Rakernas 2020 .

Ini tentunya butuh waktu. Apakah menunggu lagi Rakernas 2021 seperti tahun lalu sudah dibentuk Korwil tapi realisasinya sampai Rakernas 2020 belum terealiser.

Memang agak diragukan kemampuan Pengprov Pelti saat ini dalam hal pendanaan. Maka dari itu perlu dicantumkan hak dan kewajiban setiap Korwil. Teringat cerita petinggi Pelti tentang coaching clinic sudah ditawarkan akan ditanggung PP Pelti honor dan transpor pelatih asing dan nasional dalam acara tersebut, dimana beaya pelasanaannya tanggung jawab daerah maka daerah mengendor semangatnya. Ini sudah merupakan produk Rakernas 2019 yang saat itu pesertanya berapi api semangat 45 seperti sekarang tetapi ternyata dapat respons hanya segelintir Pengprov Pelti. Bagaimana dengan program diatas bisa jalan. Ini ada 2 program, sedangkan satu program saja belum sepenuhnya bisa jalan, Ini harus dipikirkan masak masak, jangan asal bicara besar tapi kenyataan nol besar. Teringat akan NATO ( No Action Talk Only). Hanya beberapa Pengprov terlihat aktivitas nya. Maka dari itu perlu juga ada program " Reward and Punishment ". 

Jangan PP Pelti hanya sanggup berikan hadiah pemenang Rp 4 juta dari total hadiah Rp 50 juta untuk juara friendly games antar pengurus yang notabene masuk oleh oleh peserta Rakernas Pelti 2020. Ini bukan project pencitraan belaka. Pokoknya main sudah mendapatkan uang saku. Teringat sinterklas saja atau petenis pro.

Sayangnya waktu Rakernas Pelti 2020 tidak tuntas membicarakan masalah pendanaan kedua program Korwil. Ya sudah karena dikejar kejar hadiah friendly games sehingga melupakan hal yang besar sekali. Akibatnya pada saat menjalankan program tersebut jika sampai PP Pelti sebutkan swasembada maka buyar. Tentunya diharapkan tidak kalau betul ada niat baik memajukan tenis didaerah tersebut, tapi kita tunggu saja kenyataannya. Pendanaan bisa dilakukan tanggung renteng atau fifty fifty tanggungannya.

Disamping itu pula Ketua Pengprov Pelti ada sebagai petinggi dikota tersebut yaitu Walikota atau Bupati. Sebenarnya lebih mudah tetapi masalah nya untuk bertemu saja sulit atau ada rasa minder rekan kita didaerah. Bisa juga diserahkan kepada Pengkot diwilayahnya yang terlihat menonjol activitasnya dan ada ternyata begitu, kenapa tidak dicoba jangan terus menyerah. Ini menunjukkan pendelegasiannya berhasil dilakukan kalau pihak ketiga ditawarkan. Mau coba. Demi kemajuan tenis Indonesia. Karena terus terang mayoritas Pelti daerah itu " tidur" dan kenapa dibiarkan tidur baru aktip kalau ada undangan rapat atau Rakernas setahun sekali.